Universitas Anti Korupsi | Candradimuka para Pemberantas Korupsi

Memberantas korupsi bukanlah tujuan hidup saya, itulah mengapa saya sangat malas mengikuti perkembangan berita tentang pemberantasan korupsi yang dimotori oleh KPK. Alasannya, saya bosan! berita pemberantasan korupsi monoton, misalnya seorang pejabat dicurigai melakukan korupsi, diadakan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, dimeja-hijaukan, dst.

Pemberantasan seperti ini terkesan sangat struktural, belum lagi ketika wacana yang dikembangkan media adalah bahwa KPK adalah sang pemberantas korupsi, sementara masyarakat luas hanyalah penyelamat yang mendukung KPK dengan slogan #SaveKPK. Menyelamatkan KPK dan membantu KPK adalah dua terma yang sangat berbeda.

Warga 'penyelamat KPK' di halam gedung KPK. Sumber: kabarkampus.com
foto: Ahmad Fauzan Sazli

Karena memberantas korupsi bukanlah tujuan hidup saya, saya sebenarnya tidak ingin menjadi ketua KPK, akan tetapi menjadi seorang pelopor kesejahteraan rakyat yang berusaha mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja. Walaupun memang, kesejahteraan rakyat akan berhadapan secara langsung dengan 'budaya' korupsi.

Maka, pemberantasan korupsi sangatlah penting, walaupun bukan menjadi tujuan hidup. Korupsi bagi saya semacam duri yang menusuk telapak kaki, dia mengganggu kenyamanan perjalanan kita menuju cita-cita atau tujuan hidup, sehingga korupsi harus dibersihkan.

Catatan ini merupakan sharing tentang ide-ide perubahan, terutama pada domain pemberantasan korupsi. Walaupun tulisan ini dibuat untuk ikut serta dalam ajang lomba blog (Catatan yang dilombakan : Apa yang Saya Lakukan jika Menjadi Ketua KPK?), namun tujuan utamanya bukanlah memenangkan, tetapi ide-ide yang disampaikan direspon; diterima ataupun dikritisi habis-habisan (untuk melahirkan ide baru yang lebih mutakhir).


Budaya lawan Budaya


Hingga sekarang belum ada penetapan bahwa korupsi adalah budaya bangsa (tentu saja, karena akal sehat kita pasti emoh untuk menetapkannya sebagai budaya bangsa), namun secara kultural (tanpa disadari) dia telah menjadi budaya.

Moh. Hatta (sebagaimana dikutip dari catatan Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd. Lihat : Budaya Korupsi dan Pendidikan) pernah menyatakan bahwa korupsi di indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi, namun bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi atau suatu perbuatan yang kemudian dalam masa modern disebut korupsi?

Menurut Onghokham (dalam Tradisi dan Korupsi, Prisma no 2 , tahun XII, pebruari 1983), fenomena korupsi telah ada sejak jaman kerajaan-kerajan di indonesia melalui venality of power, dimana kedudukan diperjualkan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar untuk kemudian mereka diberi kedudukan yang berhak melakukan pemungutan pajak yang tanpa kontrol hukum sehingga penyimpangan yang terjadi (abuse of power) sulit diperbaiki karena lemahnya kontrol pemerintah/kerajaan serta pendiaman oleh masyarakat. Lemahnya kontrol dan sikap pendiaman tidak bernah berhasil "ditebas" sehingga korupsi terus berlanjut pada generasi selanjutnya.

Poster lawan korupsi. Sumber: diansyahinjawapos.wordpress.com

Budaya itu sendiri adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. (Mulyana dan Rakhmat, 2006: 25). (Lihat kembali : Budaya Korupsi dan Pendidikan)

Sehingga walaupun tidak ada penetapan bahwa korupsi merupakan budaya bangsa, perilaku korupsi seperti telah mendarah daging setelah melalui alur yang kompleks dan berlaku dalam lingkar geografi yang luas.

Pemberantasan korupsi yang secara tidak langsung/tanpa disadari telah menelusup memasuki ruang budaya kehidupan berbangsa kita, tidak akan maksimal jika hanya dilakukan dengan proses hukum atau sistem pemberantasan secara struktural. Akar korupsi masih akan "mengisap saripati tanah, lalu tumbuh lagi", sehingga melahirkan generasi korup yang baru, semacam filosofi: gugur satu tumbuh seribu.

Statistik Penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sumber: ACCH (Anti-Corruption Clearing House)

Oleh karena itu, menurut saya, korupsi harus diberantas secara kultural, melalui usaha-usaha membangun budaya baru yang akan mengeliminasi budaya (counter-culture) yang merugikan ini. Hal ini memang memakan waktu/periode yang lama, namun kita harus optimis bahwa disamping adanya usaha pemberantasan korupsi secara struktural, kita perlu berusaha membangun budaya anti korupsi.

Pilihan lain pemberantasan korupsi yakni dengan melaksanakan pemberantasan yang merujuk pada makna asli pemberantasan. Jalan ini akan lebih cepat membumi-hanguskan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi, dapat diwujudkan dengan pelaksanaan hukuman mati, atau sebuah gerakan semacam genosida atau holocaust terhadap para pelaku korupsi. Sayangnya, pengambilan keputusan seperti ini, memakan waktu yang panjang untuk saling memperdebatkan keinginan dan ketidak-inginan berbagai pihak, yang satu mengandalkan rasionaliasasi masa depan bangsa, yang satu bertahan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.


Memulai dari Universitas


Pada bagian ini, saya ingin menceritakan suatu obrolan santai bersama sahabat di sebuah kedai kopi di Malang.

Sore itu, setelah lama tak bertemu, saya dan Alan bertemu dan menikmati kopi. Seperti banyak orang yang telah lama tidak bertemu dengan sahabat mereka, kami pun saling berbagi cerita tentang kejadian sehari-hari yang menarik untuk di ceritakan.

Hingga akhirnya Alan (mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan di salah satu universitas swasta terbesar di Malang) menceritakan pengalamannya melaksanakan magang di salah satu kantor instansi pemerintah di Malang.

Dari berbagai kejadian yang ia ceritakan, satu kisah yang membuatku miris adalah ketika ia dan peserta magang lainnya di-briefing sebelum terjun ke tempat magang masing-masing. Hal yang memiriskan itu adalah ketika dosen Alan memperingatkan bahwa jika diantara mereka ada yang melihat hal-hal mencurigakan di tempat magang masing-masing, seperti korupsi atau yang lain, tidak usah diributkan, tugas mereka bukan untuk menyelidiki itu. Mereka cukup mengikuti rutinitas kantor dan membantu menyelesaikan tugas kantor sebagai tugas pembelajaran secara langsung (praktek).

Setelah Alan menceritakan itu, dia berkata bahwa: "Kalau bapak pengecut, jangan ajak-ajak kami ikut jadi pengecut".

Saya sendiri pun mengalami cerita serupa, ketika menjalankan kewajiban Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sebuah desa di Malang, penanggung jawab KKN tidak lupa untuk memperingatkan kami agar tidak usah ikut campur dalam urusan desa (administrasi pemerintah desa), kami cukup membantu masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan. "Apakah pemerintahan bersih tidak dibutuhkan oleh orang desa?".

Penggalan cerita tersebut menunjukkan bagaimana kepengecutan universitas dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, entah ada berapa banyak universitas di Indonesia, dari semua (jumlah) universitas itu, berapa universitas yang berkomitmen mengambil bagian dari usaha pemberantasan korupsi, berapa yang hanya diam atau tidak mau pusing dengan urusan korupsi (pemberantasan), berapa yang malah mendukung praktek korupsi?.

Padahal kita tahu bahwa universitas adalah lingkungan dimana anak muda penerus bangsa ditempa, bukan hanya pada aspek kognitif semata, tetapi pada aspek afeksi dan motoriknya. Hal ini berarti bahwa, pendidikan untuk membangun karakter generasi bangsa dibebankan kepada Universitas, bahkan pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan.

Sosialisasi/kampanye anti Korupsi yang dilakukan oleh LSO PUKASH UMM. Sumber: www.lsopukashumm.com

Sebagai sebuah universitas, kebudayaan baru mampu lahir dari sana. Bagaimana tidak, kebudayaan berawal dari usaha orang/masyarakat dalam belajar/mempelajari lingkungan sekitarnya, dengan berlajar mereka dapat beradaptasi dan bertahan hidup.

Usaha pemberantasan korupsi, tidak hanya membutuhkan lembaga seperti KPK dengan berbagai kewenangan dan payung hukum yang mengatur bagaimana ia bekerja. Pemberantasan korupsi juga tidak membutuhkan berbagai slogan/kampanye yang menghabiskan dana seperti penerbitan poster, atau manajemen media. Pemberantasan korupsi juga tidak cukup ampuh dengan kehadiran KPK dalam setiap diskusi mahasiswa (atau dalam forum seminar yang dihadiri berbagai kalangan masyarakat), dengan memberikan penyuluhan/penyadaran bagi generasi pelanjut bangsa. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan rentetan program dengan memanfaatkan rumus matematis (statistik) dalam mengukur tingkat keberhasilannya.

Pemberantasan korupsi membutuhkan formulasi revolusioner, yang diawali dengan revolusi pendidikan!.

Pendidikan anti korupsi yang mungkin saat ini mewujud dalam berbagai forum diskusi yang dimotori oleh kelompok yang getol akan kegiatan pemberantasan korupsi, kurang terlembaga untuk membangun kesadaran massif. Kenapa kita tidak mencoba memasukkan pendidikan anti korupsi ke universitas berupa mata kuliah wajib di setiap jurusan, seperti "hegemoni" mata kuliah pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang berhasil melompati batas/dinding kamar ilmu pengetahuan.


Universitas Anti Korupsi


Jika ada yang bertanya, "Apa yang saya lakukan jika menjadi ketua KPK?", maka jawaban saya hanyalah mengundurkan diri. Ada banyak orang yang berusaha (ingin) menjadi ketua KPK dengan program yang beragam, biarkan mereka berjuang melawan korupsi dengan "baju" KPK. Saya ingin berjuang di bidang lain, sehingga motor pemberantasan korupsi bukan hanya KPK yang "Heroes stand alone", sementara koruptor "Fight together".

Saya cukup menjadi Rektor Universitas Anti Korupsi, atau Kepala SMK Anti Korupsi, atau pada level lembaga pendidikan lainnya. Dari sana, saya ingin mencetak ribuan, bahkan jutaan alumni yang siap menjadi "Wiro Sableng", walaupun tertawa dan bercanda, ia memberantas korupsi tanpa tedeng aling-aling.

Bukan hanya itu saja, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, Universitas ini akan menjadi satu wadah pemberantasan korupsi melalui jalan counter-culture atas budaya korupsi yang malu-malu kita akui sebagai budaya bangsa.

Universitas ini, memang imajinatif, tidak realistis dan kacau. Namun bukan berarti harus ditolak karena tidak bermanfaat. Dari sini, pandangan baru penegakan hukum dapat berawal dengan membongkar sistem pendidikan yang status quo, anti kritik dan birokratis. Universitas Anti Korupsi tidak perlu mewujud sebagaimana universitas lain yang memberikan kita predikat sarjana, seakan-akan bahwa inti pendidikan adalah titel sarjana dan dampaknya adalah pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, bukan pengetahuan yang berdampak pada pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk hidup sejahtera sebagai ummat manusia yang menghirup udara yang sama.

Saya merasa bahwa dalam pemberantasan korupsi, kita tidak hanya mebutuhkan ide praktis, namun juga butuh ide yang progresif yang tidak melihat priodesasi pelaksanaan program, melainkan pandangan menyeluruh bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya mengurangi praktek korupsi, tetapi merubah perilaku korup dalam diri manusia.

Saya berharap, hadir sebuah universitas yang berhasil menghadirkan pelopor bangsa setelah dididik sedemikian rupa, seperti Confusius (Kong Qiu) yang mendidik muridnya, hingga mereka semua berguna bagi negaranya.


Demikian sekiranya apa yang saya pikirkan tentang usaha membersihkan bangsa tercinta ini dari praktik korupsi. Ide tentang Universitas Anti Korupsi ini berawal sesaat setelah diskusi saya bersama Alan, pada sore hari di kedai kopi. Ide ini, hadir untuk mengkritisi tidak adanya tanggung jawab dari lembaga pendidikan (utamanya pendidikan tinggi) terhadap usaha pemberantasan korupsi.

Semoga catatan ini bermanfaat dalam usaha pemberantasan korupsi!

Mengenal Ucheng Orangbiasaji

Ahmad Husain (Ucheng), Tidak lulus kuliah, anak petani, itu saja..
Saya hanya orangbiasaji :) ...
berusaha menikmati keindahan penciptaan pada hal-hal biasa di sekitarku.